DUAZONA.COM, TERNATE – Dalam rangka Pemilihan Umum 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara menggelar kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Senin (19/12/2022).
Plt Kabag Pengawasan dan Data Informasi, Bawaslu Maluku Utara, Asri S.STP dalam laporannya mengatakan, Bawaslu melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti komunitas dalam sosialisasi dengan jumlah peserta 140 orang.
“Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu menggandeng beberapa mitra strategis dari kalangan komunitas dengan harapan komunitas akan menjadi corong dalam pengawasan Pemilu di kalangan mereka,” kata Plt Kabag Pengawasan dan Dating.
Sementara itu, anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang juga Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas, Ikbal Ali. S.Ip dalam pembukaan mengatakan, menyongsong Pemilu 2024, Bawaslu berkoordinasi dan kerja sama dengan mitra-mitra strategis dalam rangka pengawasan partisipatif.
Pengawasan Partisipatif merupakan wadah kolaborasi antara Bawaslu dengan masyarakat dalam meningkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan, dengan tujuan agar masyarakat sadar akan pentingnya menjaga perilaku yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi, sehingga mampu mendorong Pemilu yang berkualitas dan bermartabat.
“Disini kita sadar bahwa Bawaslu tidak dapat melakukan pengawasan secara optimal dikarenakan keterbatasan personil, sehingga membutuhkan peran serta masyarakat agar turut andil dalam melakukan pengawasan,” katanya.
Untuk itu, diharapkan kegiatan yang dilakukan memberikan kesadaran partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik. “Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemilu menjadi langkah strategis untuk mengawal proses demokrasi sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang amanah dan berkualitas,” pungkas
Bukan hanya sebatas itu, Ikbal juga berharap peserta nantinya juga berperan dalam pengawasan pelanggaran Pemilu jika terjadi dugaan pelanggaran, dan dapat saja dilaporkan ke Bawaslu.
Pemilu 2024, menurutnya adalah momen pertama kali Bangsa Indonesia menyelenggarakan Pemilu secara serentak. Baik itu Pileg, Pilpres maupun Pilkada dimana tahapannya berjalan bersamaan.
Belajar dari pemilu 2019, lanjut Ikbal Ali, itu cukup berat bagi penyelenggara pemilu jika bekerja sendiri, terutama dari Bawaslu yang melakukan pengawasan dengan keterbatasan personel, luas wilayah dan sebagainya.
Untuk itu lanjut Ikbal Ali, sangat penting kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu di Maluku Utara ini terutama dalam mengawal setiap tahapan. Pentingnya melakukan pengawasan partisipatif dari seluruh masyarakat termasuk kalangan komunitas yang masih memiliki nilai-nilai idealism.
Terkait dengan IKP Maluku Utara masuk rawan ke 3 dari 5 provinsi, Ikbal berharap menjadi perhatian semua. Terutama kerawanan seperti politik uang, dan netralitas ASN yang masih cukup tinggi terjadi di Maluku Utara.
Sekadar diketahui, Pemilu serentak 2024 memiliki dua agenda besar, yaitu pemilihan umum presiden dan wakil presiden, DPR, DPD dan DPRD yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Sedangkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dilaksanakan pada 27 November 2024. (red/hms)
