DUAZONA.COM, TERNATE – Kinerja tiga komisioner Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara dipertanyakan. Pasalnya, hingga saat ini ketiga anggota yang dilantik pada pada 21 September 2022 lalu dinilai belum action di lapangan.
“Bawaslu Malut diminta action, karena sejak pelantikan hingga terhitung sekarang sudah 14 hari ini publik belum melihat action kelima anggota Bawaslu Malut,” kata Direktur Lembaga Studi Pemilu dan Demokrasi (LSPD) Maluku Utara, Alfajri A Rahman dalam rillis, Rabu (5/10/2022).
Menurutnya, kelima anggota setelah balik dari Jakarta yang seharunya melakukan upaya akselerasi kerja Bawaslu di internal dan eksternal khusunya lembaga- lembaga mitra kerja Bawaslu.
Menurutnya, ini menjadi penting dilakukan agar membangun kerja sama yang kuat dalam menghadapi pemilu serentak yang begitu kompleks.
Lanjut Mantan Ketua DPD IMM Maluku Utara ini, berdasarkan pantaun kelima anggota Bawaslu sejak datang di Jakarta hanya melakukan monitoring di Kabupaten/Kota sampai saat ini masih berlangsung.
“Apakah memang tugas Bawaslu hanya sekedar monitoring yang tentu menghabiskan anggaran. Kita bisa tarik kesimpulan lima anggota Bawaslu Malut saat ini hobinya jalan-jalan dan menghabiskan uang perjalanan dinas,” sebut Alfajri.
Bahkan Alfajri menyentil, kelima anggota Bawaslu ini tidak tahu mau memulai dari mana bekerja, karena pasca di tinggal mantan ketua Muksin Amrin dan Aslan Hasan selaku anggota periode 2017-2022.
Padahal sekarang ini, kata Direktur Lembaga Studi Pemilu dan Demokrasi, tahapan pemilu lagi sedang berjalan, yakni verifikasi perbaikan partai politik, dan sebentar lagi verifikasi faktual.
“Semestinya Bawaslu Malut sudah saatnya duduk bersama mendesain upaya mencegah dan mengantisipasi gugatan pelanggaran administrasi pasca penetapan hasil verfak adminstrasi,” ujarnya.
Selain itu pula, fenomena pemilih di Malut lagi menurun dari sebelumnya 817.000 orang sekarang turun menjadi 782.954 orang pemilih. Belum lagi jumlah pemilih pemula yang mengalami kenaikan serta kategori pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) lainnya.
“Persoalan ini apakah Bawaslu punya data sandingan untuk menjelaskan, termasuk juga latar belakang naik turunnya jumlah pemilih, apa penyebab dan indikatornya. Tugas Bawaslu sangat berat jangan main-main, karena publik tetap memantau kinerja Bawaslu dalam menghadapi pemilu serentak,” katanya. (red)
