Duazona, Halsel– Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Marhaenisme (DPC GPM) Halmahera Selatan (Halsel) menegaskan adanya dugaan tebang pilih dalam proses pembayaran gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Halsel. Meskipun gaji PTT di berbagai instansi teknis telah dibayarkan, para guru PTT di sekolah-sekolah di seluruh Halsel hingga kini belum menerima haknya.
Dugaan ketidakadilan ini muncul setelah beredarnya informasi bahwa gaji para guru PTT akan segera dibayarkan, dengan syarat mereka menyerahkan data dan berkas untuk dimasukkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati terkait PTT. Namun, kenyataannya, SK yang diterbitkan hanya mencakup pegawai PTT di bidang teknis (Non-Guru), sementara para guru masih terabaikan. Hal ini menambah ketidakpastian ekonomi di kalangan tenaga pendidik.
Ketua DPC GPM Halsel, Bung Harmain Rusli, dalam keterangan resminya, menyatakan keprihatinan mendalam atas dugaan kebijakan diskriminatif yang diambil oleh Pemda Halsel. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus segera menuntaskan masalah ini dan memberikan penjelasan yang transparan.
“Tidak dapat diterima alasan apapun yang membedakan hak-hak para guru PTT dengan pegawai PTT di instansi teknis lainnya. Kami menduga ada tebang pilih yang dilakukan oleh Bupati Bassam Kasuba, yang menciptakan kesenjangan sosial di antara PTT. Jika ini dibiarkan, dampaknya bisa buruk bagi kualitas pendidikan di Halsel,” ujar Bung Harmain.
DPC GPM Halsel juga menilai bahwa pemerintah daerah telah gagal memenuhi hak dasar para guru PTT, yang seharusnya diterima secara adil. Mereka mendesak Bupati Bassam Kasuba untuk segera menindaklanjuti dan memastikan pembayaran gaji guru PTT agar mereka dapat memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran.
“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga hak-hak para guru PTT dipenuhi. Jika perlu, kami akan melakukan aksi protes dengan menghadirkan seluruh guru PTT di Halsel,” tegas Bung Harmain.
Gerakan Pemuda Marhaenisme Halsel mengingatkan bahwa pendidikan adalah fondasi kemajuan sebuah daerah, dan para guru harus mendapatkan perlakuan yang adil sesuai kontribusi mereka dalam mencerdaskan generasi bangsa di Halmahera Selatan.(limpo)
