DUAZONA.COM, SANANA – DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, ikut menandatangani perjanjian kerja sama antara 15 lembaga kementrian dengan Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus.
DPRD Kepulauan Sula yang diwakili Wakili Wakil Ketua I H. Ahkam Gazali setelah ikut melakukan penandatangan 7 poin perjanjian kerja sama tersebut mengatakan, sebagai mitra kerja pemerintah, DPRD secara kelembagaan juga ikut bertanggungjawab terhadap 7 poin perjanjian kerja sama yang yang telah dituangkan dalam berita acara dan ditandatangan bupati bersama 15 lembaga kementrian pada kegiatan Rakornas Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
“Dalam aturan perundang-undangan, pemerintah daerah itu terdiri atas eksekutif dan legeslatif, untuk itu poin perjanjian kerja sama antara 15 lembaga kementrian dengan bupati, itu juga menjadi tanggungjawab DPRD,” katanya.
Menurut Ahkam, poin perjanjian tersebut, selain akan dilaksanakan oleh lembaga kementrian yang sudah ikut melakukan penandatanganan, juga akan akan dilaksanakan oleh setiap pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup pemerintah daerah.
Untuk itu, hasil berita acara perjanjian kerja sama itu akan dibawa dan disampaikan pada unsur pimpinan yang dan kemudian berkomunikasi dengan tiga komisi yang ada di DPRD untuk ditindaklanjuti. “Hasil penandatangan dalam Rakornas itu, kita akan sampaikan ke pimpinan yang lain untuk selanjutnya dibahas dengan komisi,” katanya.
Ahkam menambahkan, DPRD secara kelembagaan akan terus mengawal, baik itu ditingkat SKPD maupun di lembaga kementrian. “Berita acara kerja sama itu, akan jadi dasar, pada saat pertemuan dengan kementrian, kita akan pertanyakan, muda-mudahan saja, perjanjian ini berjalan baik,” ujarnya.
Tambah Ahkam, secara kelembagaan DPRD juga mendukung aksi dan program Bupati Kepulauan Sula untuk membawa Kepulauan Sula keluar daerah daerah tertinggal. “Apapun program bupati, selama itu baik dan bermanfaat untuk daerah, kami siap dukung demi untuk kepentingan Kepulauan Sula lebih baik,” katanya. (red).
