DUAZONA.COM, SOFIFI – Kepala Divisi (Kadiv) Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) Andi Basmal melakukan koordinasi ke Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Malut dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemprov Malut, Rabu (05/10/2022).
Dalam kunjungannya, Kadiv Administrasi Andi Basmal didampingi Kepala Bagian Program dan Humas, Irwan Kadir bertemu secara langsung dengan Sekda Samsuddin Abdul Kadir di ruang kerjanya.
Andi Basmal menyampaikan salam hormat dari Pimpinan Kanwil Kemenkumham Malut serta menyampaikan dukungan pengembangan Provinsi Malut sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB).
Menurutnya, Kanwil Kemenkumham Malut berencana membangun gedung perkantoran di Ibukota Malut. Tentunya, pembagunan tersebut kata Andi Basmal, harus didukung dengan tersedianya lahan sebagai tahap awal pembangunan. “Kunjungan kami dan tim secara khusus untuk membahas tindak lanjut hibah tanah dari Pemprov Malut kepada Kanwil Kemenkumham Malut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Andi Basmal berharap jika pembangunan gedung kantor ini berlanjut, kedepannya juga akan dibangun Kantor Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan dalam satu Kawasan tersebut.
“Anggaran kami akan turun diawal tahun depan. Kami juga sudah menerima rekomendasi dari Kementerian PUPR. Harapannya, Desember ini sudah siap untuk dilakukan pembangunan tahap awal,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Samsuddin Abdul Kadir menyampaikan bahwa pihaknya sudah menyiapkan lahan, hanya akan melihat kembali besaran luas yang akan digunakan untuk pembangunan gedung kantor Kementerian Hukum dan HAM sebagai kawasan perkantoran.
“Besaran luas tanah yang diminta akan kami kaji dan mencoba melihat besaran tanah yang tersedia dan akan kami arahkan pada satu kawasan perkantoran di Sofifi,” tuturnya.
Dirinya juga menambahkan, telah menyiapkan lahan untuk pembangunan gedung dan infrastruktur perkantoran. Harapannya, agar seluruh instansi vertikal dapat melakukan aktifitas perkantoran di ibukota provinsi, termasuk Kemenkumham. “Hal ini menjadi pembahasan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan di Provinsi Malut, termasuk halnya Kanwil Kemenkumham.”
“Kami juga telah melakukan rapat bersama beberapa menteri. Tinggal menunggu keputusan serta persetujuan Menteri Keuangan guna mendukung pembangunan gedung kantor instansi pusat,” katanya. (red)
