Duazona, Halsel – Pembayaran gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Selatan (Halsel) hingga kini masih menjadi masalah. Meski anggaran pembayaran gaji PTT yang tersedia mencapai sekitar Rp 12 miliar, sebagian besar guru PTT mengeluhkan belum diterimanya pembayaran tersebut. Kondisi ini semakin memperburuk suasana menjelang Lebaran, dengan beberapa guru PTT yang mengaku belum mendapatkan hak gaji mereka.
Menurut sejumlah sumber, anggaran sebesar Rp 12 miliar yang seharusnya dialokasikan untuk pembayaran gaji PTT di lingkup Pemda Halsel belum tersalurkan secara maksimal. Banyak PTT yang belum menerima gaji mereka meskipun ada janji pembayaran sebelum Lebaran. Sejumlah PTT (Tenaga Pendidik/Guru) yang kami temui mengungkapkan bahwa mereka masih menunggu pembayaran yang sampai saat ini belum diterima.
Tidak hanya masalah pembayaran gaji PTT, isu pemotongan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) juga mencuat. Terutama di Dinas Kesehatan, di mana pemotongan THR bervariasi, dengan sebagian P3K mengaku dipotong hingga Rp 1.500.000, sementara yang lain hanya dipotong sekitar Rp 900.000.
Terkait dengan masalah ini, DPC Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Kabupaten Halmahera Selatan menuntut agar Bupati Bassam Kasuba segera menyelesaikan persoalan yang telah berlarut-larut ini. “Kami mendesak agar Bupati segera mengambil tindakan tegas dan menyelesaikan masalah pembayaran gaji serta pemotongan THR yang tidak sesuai ini. Pemerintah tidak boleh menutup mata dan telinga terhadap isu-isu sosial, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pegawai yang telah bekerja keras, baik guru maupun tenaga kesehatan,” tegas Ketua DPC GPM Halsel Bung Harmain Rusli.
DPC GPM Halsel juga berharap agar Bupati Bassam Kasuba tidak hanya mendengarkan, tetapi juga merespons dengan tindakan nyata, guna memastikan kesejahteraan para pegawai (PTT) yang telah memberikan dedikasi terbaik mereka untuk daerah ini.(Tim.red)
