GMNI Halut Gelar Aksi, Tuntut APH Tuntaskan Sejumlah Kasus Korupsi

DUAZONA.COM, TOBELO – Elemen mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia( GMNI) Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, menggelar aksi unjuk rasa, dengan mendatangi Kantor Polres Haput dan Kejari, Rabu(22/2/2023) siang tadi.

Aksi unjuk rasa yang dikordinir oleh Wilson Musa itu, menyuarakan berbagai kasus tindak pidana korupsi( Tipikor) di Kabupaten Halmahera Utara.

Diantaranya, penyelidikan kasus korupsi anggaran Covid-19 yang selama setahun jalan ditempat. Sementara dari alokasi anggaran mencapai Rp 60 miliar, namun baru terealisasi Rp33 miliar lebih sampai akhir 2020.

Kemudian dugaan kasus korupsi anggaran proyek pengembangan pariwisata yang
bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) APBN tahun 2019 sebesar Rp 4,7 miliar yang ditangani oleh Dinas Pariwisata (Dispar) Halmahera Utara. Dugaan SPPD fiktif senilai Rp 80 miliar tahun 2020-202, serta dugaan kasus korupsi pembayaran gaji fiktif selama empat tahun, mulai dari tahun 2019 – 2022.

Massa aksi dalam tuntutannya, juga menyoroti problematika di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara hanya melakakuan pemeriksaan Izin IMB secara sepihak bagi warga, sedangkan para pejabat tidak diberlakukan aturan tersebut.

” Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Halmahera Utara menilai penanganan dugaan kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Halmahera Utara terkesan berlarut-larut dan tidak terselesaikan secara tuntas,” tegas Koordinator aksi, Wilson Musa.

GMNI Halut, mendukung Polres Halmahera Utara dan Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dalam mengusut tuntas dugaan kasus korupsi.

“Karena kami menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal
28 Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya.(yeri/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *