Duazona, Halsel – Jagat maya digemparkan oleh kabar mengejutkan dari Kabupaten Halmahera Selatan. Seorang Kepala Puskesmas (Kapus) Laluin diduga terlibat dalam praktik penyelewengan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) secara semena-mena. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah muncul kabar bahwa diduga sang kapus memperoleh dukungan langsung dari Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muckin, yang membuat penegakan hukum terhadapnya seperti mandek di tengah jalan.
Peristiwa tersebut hangat di perbincang oleh sejumlah pegawai di puskesmas, yang memicu gelombang kemarahan dari pegawai PKM, khususnya yang memegang program yang merasa dirugikan oleh pengelolaan dana kesehatan yang tidak transparan dan sarat kepentingan pribadi. Dana BOK yang semestinya digunakan untuk meningkatkan layanan kesehatan di tingkat Puskesmas, justru diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi sang pejabat.
Informasi yang dihimpun Duazona.com dari berbagai sumber menyebutkan bahwa pengelolaan anggaran BOK di Puskesmas Laluin sarat dengan ketidakberesan. Mulai dari laporan fiktif kegiatan, pemotongan honor tenaga kesehatan, hingga pembayaran honor pemegang program yang di berikan hanya 250.000, menjadi praktik umum yang dilakukan. Ironisnya, meski berbuat salah, menurut sumber, diduga kapus menyampaikan stekmen bahwa diduga orang belakang kapus tak lain dan tak bukan, wakil bupati halmahera selatan.
“Kami sudah sering mengadu, tapi seolah-olah semua laporan itu lenyap begitu saja. Semua karena katanya dia (Kapus) dekat dengan Wakil Bupati. Ini yang bikin kami frustasi dan marah,” ujar seorang pegawai Puskesmas yang enggan disebutkan namanya karena takut akan adanya intimidasi.
Kedekatan antara Kepala Puskesmas Laluin dengan Wakil Bupati Helmi Umar Muckin menjadi sorotan tersendiri. Banyak pihak menduga bahwa relasi politis inilah yang membuat dugaan penyelewengan ini sulit disentuh hukum. Jika benar demikian, ini menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan di Halmahera Selatan, di mana aparat negara yang seharusnya mengabdi pada rakyat justru berlindung di balik kekuasaan.
Sementara itu Kepala Puskesmas Laluin ( Ikra Mahmud ), menyampaikan ke media ini,” terkait dengan pembayaran honor pemegang program yang 250.000, itu bagian dari kebijakan darinya, bahakan untuk pembayaran honor pemegang program, itu tidak di ketahui oleh pegawai lainya,” ungkap kapus.
Sementara itu, Pegawai Puskesmas terus menanti langkah tegas yang berpihak kepada keadilan dan transparansi, agar dana publik—khususnya yang menyangkut sektor vital seperti kesehatan—tidak lagi dijadikan bancakan segelintir elit. (Limpo)
