Ratusan Warga Tobelo Selatan Geruduk Kantor PT NiCO

Masyarakat Saat Menggelar Aksi Demo. (Foto : Yeri DZ)

DUAZONA.COM, TOBELO – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lingkar Industri, Jumat(27/1/2023) siang tadi menggelar aksi unjuk rasa di perempatan jalan di desa Kupa- Kupa, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara.

Aksi unjuk rasa tersebut menyoroti sikap perusahaan, yakni PT Natural Indococonut Organik( NICO) terkait  hak-hak pekerja dan rekrutmen karyawan lokal, yang dipimpin oleh Hein Rajawange sebagai koordinator lapangan (Korlap)

Dalam tuntutannya ada lima poin, yakni,

  1. Memanggil Rita Sosetyo Selaku HRD Untuk dievaluasu dalam pelaksanaan pekerjaan pengelolaan manajen perusahaan di desa Kupa-Kupa.
  2. Meminta HRD untuk meninjau ulang terhadap hak-hak karyawan melalui kontrak kerja.
  3. Meminta kepada pihak perusahaan PT NICO Untuk transparan terhadap upah tenaga kerja berdasarkan UMP di luar tunjangan- tunjangan lainnya.
  4. Meminta kepada pimpinan perusahaan untuk komitmen dalam merekrut karyawan di prioritas masyarakat lokal (desa Kupa-Kupa dan desa Kupa-Kupa Selatan dan pemilik lahan)
  5. Meminta kepada pihak PT. NICO agar pengelolaan CSR terbuka dan transparan

guna kepentingan pembangunan lingkar Industri.

Aksi unjuk rasa oleh ratusan warga tersebut langsung mendapat respon dari pihak perusahaan, dengan meminta 7 orang perwakilan, untuk duduk bersama membahas 5 point tuntutan massa aksi itu.

Hearing yang berlangsung di dalam ruangan security PT NICO, turut dihadiri

Manager HRD Rita Sosetyo, disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Nakertrans Pemda Halut Jefry Hoata, Camat Tobelo Selatan Nus Uboro, serta TNI/ Polri.

Dalam perdebatan antara perwakilan Aliansi Masyarakat Lingkar Industri dengan pihak  perusahaan akhirnya mendapat suatu kesepakatan bersama yang menjadi tuntutan oleh masa aksi tersebut, terdapat 8 poin kesepakatan bersama di antaranya :

  1. Penerimaan Karyawan akan dilakukan secara bertahap dan diprioritaskan bagi pencari kerja Desa Kupa-Kupa dan Kupa-Kupa Selatan.
  2. Pemilik Lahan yang belum diakomodir dan atau masih berstatus harian lepas diakomodir dalam status PKWT (Perjanjian kerja Waktu tertentu) dan didaftarkan pada Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagaerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
  3. Upah Pekerja PT.NICO ditentukan berdasarkan keputusan Gubernur Maluku Utara tentang Upah Minimum Provinsi.
  4. Pekerja yang diakomodir akan ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing pekerja.
  5. Calon pekerja yang telah melaksanakan tahapan wawancara akan diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan penggunaan tenaga kerja.
  6. Usulan TKBM kupa-kupa dan kupa-kupa selatan akan dibahas pada waktu yang disepakati bersama dengan pihak management PT. NICO.
  7. CSR PT. NICO akan dibentuk setelah PT. NICO ini beroperasi.
  8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara akan melakukan Monitoring dan Pengawasan pada setiap rencana Perekrutan Tenaga Kerja di PT. NICO

Kemuadian, setelah dibacakan 8 poin hasil kesepakatan bersama, massa aksi akhirnya kembali membubarkan diri secara tertib. (Yeri/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *