Duazona, SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar musyawarah rencana pembangunan tahun 2025, ada 5 tujuan dan sasaran prioritas rencana pembangunanMalut.
Hal ini disampaikan Sekprov Malut, Drs. Samsuddin A. Kadir, saat membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Malut tahun 2025, di Bella hotel Ternate, Selasa (30/4).
Samsuddin dalam sambutannya mengatakan rencana embangunan tahun 2025, Pemerintah Provinsi Maluku Utara memproyeksikan belanja daerah sebesar Rp3,47 Triliun lebih.
“Proyeksi jumlah belanja daerah sebesar Rp3,47 triliun tersebut, porsi belanja modal ditargetkan sebesar 27,3 persen, belanja barang dan jasa untuk pembangunan sebesar 31,9 persen, belanja hibah dan bansos sebesar 3,2 persen, serta belanja transfer bagi hasil ke Kabupaten/Kota sebesar 3,6 persen,”ungkap Sekda.
Lanjut Sekda, untuk memenuhi kebutuhan belanja tersebut, tahun 2025 pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp3,51 Triliun.
“Rencana target tersebut dimana pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 24,6 persen, pendapatan transfer 74,9 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,6 persen,”ungkapnya.
Mantan kepala Bappeda Malut itu mengaku sesuai evaluasi pelaksanaan pembangunan, tentunya masih banyak hal yang perlu dilakukan guna menjawab permasalahan dan tantangan serta isu-isu strategis pembangunan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk menyikapi permasalahan pembangunan dan isu strategis, lanjut mantan Pj. Bupati Pulau Morotai itu mengatakan RKPD Malut tahun 2025 diarahkan pada 5 (lima) tujuan dan sasaran prioritas pembangunan.
“(1). Menyiapkan fondasi transformasi sosial melalui pembangunan SDM yang berkualitas dan berdayasaing secara inklusif, (2). Menyiapkan fondasi transformasi ekonomi melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas dan pengurangan kesenjangan,”ujarnya.
“(3). Penyiapan fondasi transformasi tatakelola melalui penguatan reformasi birokrasi, (4). Mewujudkan keamanan daerah yang tangguh, demokratis, serta stabilitas ekonomi, dan (5). Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi untuk pembangunan berkelanjutan,”kata Samsuddin menambahkan.
Ia berharap melalui forum ini, perlunya adanya penajaman terhadap berbagai macam usulan dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang telah dibahas pada Forum Lintas Perangkat Daerah,” harapnya.(red)
