Sekprov Sebut Penyusutan RKPD Jadi Bahan Audit KPK

Samsuddi A. Kadir

DUAZONA.COM, Ternate –  Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut), gelar rapat forum lintas perangkat daerah yang melibatkan Kabupaten dan Kota, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024.

Kegiatan yang dipusatkan Sahid Bella Hotel, Kota Ternate, Rabu (26/04/2023), dibuka langsung Sekretaris Daerah Samsuddin Abdul Kadir, mewakil Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba.

Samsuddin dalam sambutanya mengatakan, pertemuan Forum Perangkat Daerah merupakan langkah penting dalam proses perencanaan tahunan.

“Dari sisi perencanaan, forum ini tahapan pembahasan menghasilkan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah yang lahir dari pembahasan masukan pihak-pihak terkait, “ katanya.

Sementara dari sisi pengawasan kata Sekprov, menjadi bahan audit berupa lembaga KPK, BPK atau pengawasan daerah.

“Sejauh mana rencana kegiatan pemerintah telah dibahas dalam tahapan yang prosedural, “ ujarnya.

Menurutnya, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 merupakan tahun terakhir periode perencanaan, tentu perlu melihat beberapa aspek yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan.

“Harus dilakukan evaluasi atas target dan capaian baik target makro maupun kinerja daerah,” ucapnya.

Ia menyebutkan, beberapa hal penting yang menjadi perhatian berupa dari segi ekonomi, terutama sisi ketenagakerjaan dan aspek kemiskinan karena pemerintah diperhadapkan dengan tantangan mengefektifkan kinerja penanggulangan kemiskinan yang lebih baik dan ter arah.

“Saya lebih jauh menyoroti Indikator Kinerja Daerah yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah, maka dari 17 indikator kinerja daerah, kurang lebih 10 indikator yang dicapai cukup baik dengan catatan-catatan peningkatan,” tuturnya.

Sekprov juga mengingatkan sejumlah hal penting terutama, untuk proses perencanaan harus diefektifkan melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD) yang telah ditetapkan penggunaannya tahun 2024.

melalui Forum ini juga, sekprov meminta keseriusan Kepala Perangkat Daerah dan jajarannya guna mengoptimalkan pembahasan pada tahapan ini, yang diharapkan akan berproses hingga pada penetapan RKPD yang menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS dan APBD Tahun 2024.

“Seluruh perangkat daerah harus serius dan bersungguh-sungguh mengikuti, guna menghasilkan rancangan yang dapat digunakan untuk perencanaan ke depan,” terangnya.

Mantan Pj Bupati Morotai ini menambahkan, tujuan dari pelaksanan koordinasi lintas perangkat daerah ini juga untuk penyempurnaan Renja OPD Tahun 2024 sebagai bahan penyempurnaan Ranwal RKPD 2024 serta sebagai wadah koordinasi perencanaan OPD dengan Kabupaten dan kota.

Dalam kegiatan ini melibatkan sejumlah peserta dari Bappeda dan Bapelitbangda Kabupaten/kota se Malut. (Zr/red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *