DUAZONA.COM, SANANA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara, kini terus bergerak untuk mensukseskan program Indonesia dengan menurunkan angka stunting, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.
Wakil Gubernur Malut, M. Yasin Ali yang juga Ketua Tim Pengendali Penurunan Stuntung Malut mengatakan, untuk penanganan pengendalian stunting, pemerintah pusat sangat serius, bahkan untuk provinsi yang angka stuntingnya masih tinggi, diberi bantuan oleh pemerintah pusat dan Maluku Utara mendapat Rp 10 miliar yang disalurkan melalui Dinas Kesehatan.
“Untuk anggaran Rp 10 milaar yang masuk dari pemerintah pusat untuk penanganan stunting, saya sudah sampaikan pada Dinas Kesehatan, agar anggaran itu disalurkan ke seluruh kabupaten/kota jangan ditahan,” kata wagub saat menyampaikan sambutan pada acara pengukuhan Tim Pengendali Penirunan Stunting Kepulauan Sula, Selasa (23/08/2022).
Wagub menambahkan, anggaran Rp 10 miliar tersebut, untuk makanan tambahan dan vitamin untuk asupan gizi anak dan ibu hamil. “Uang itu Negara kasih untuk tambah asupan gizi masyarakat di kabupaten/kota di Maluku Utara, jangan ditahan,” katanya.
Unntuk diketahui, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran senilai Rp 44,8 triliun untuk menangani permasalah stunting di Indonesia. Adapun dana tersebut berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2022.
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan selaku Atasan PPID Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan, program pembiayaan stunting dapat efektif apabila pendanaan dilakukan secara transparan dan merata, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi dan membangun kepercayaan sekaligus memperoleh dukungan publik.
“Pemerintah dalam hal ini, telah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 44,8 triliun dari APBN 2022, suatu angka yang tentunya tidak kecil. Tentunya supaya program dari biaya Rp 44,8 triliun ini bisa efektif mengatasi stunting,” ujarnya saat Webinar Keterbukaan Informasi Publik, Kamis (4/8/2022) saat dikutip dari republika.co.id.
Menurut dia, anggaran tersebut tetap memerlukan dukungan publik dan seluruh kementerian/lembaga agar program stunting bisa berhasil dan menjadi program berskala luas. “Suatu angka yang tidak kecil dan tentunya supaya program ataupun biaya sebanyak ini bisa efektif mengatasi stunting, diperlukan suatu transparansi yang meluas dan merata sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi dan juga membangun kepercayaan dan sekaligus memperoleh dukungan publik sehingga program stunting ini menjadi program yang berhasil,” ucapnya. (red/rep)
