DUAZONA.COM, SOFIFI – Wakil Gubernur Maluku Utara, Ir. M. Yasin Ali membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Dana Bagi Hasil, yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara.
Rakor yang melibatkan pihak Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara, dilaksanakan di Red Resto Ternate, Senin (9/1/2023) dengan tema Evaluasi Perkembangan Ekonomi dan Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan.
Hadir dalam rakor, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Drs. Samsuddin Abdul Kadir, Kepala Bapenda Maluku Utara, Kepala Dinas ESDM Maluku Utara dan seluruh Sekrertaris Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara.
Wakil Gubernur Ir. Al Yasin dalam sambutannya mengatakan, secara umum telah dipahami bahwa dana transfer berupa Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu.
“Maksudnya adalah penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah,” jelas Wagub.
Sehubungan dengan pembahasan dana transfer DBH dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara, kehadiran saudara-saudara sebagaimana perihal dimaksud sangat penting. Dikarenakan pada Rakor DBH Tahun 2023 ini, ada Enam hal yang penting untuk dikoordinasikan.
Keenam hal itu, disebutkannya yakni, PNBP Sektor Tambang yang di Pungut Kementerian ESDM, Ketimpangan Dana Bagi Hasil Tahun 2020-2022, Alokasi dan Formula DBH Tahun 2023 Pengajuan Keberatan atas PNBP dan DBH Tahun 2020-2022
Kemudian Prognosa Tahun 2023 dan Pembahasan Agenda Pertemuan dengan Presiden dan pembahasan Agenda Pertemuan bersama DPR RI, Komisi XI dan Komisi VII, dengan mengundang Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.
“Bagi saya, untuk PNBP sektor Tambang yang menjadi sektor unggulan Maluku Utara saat ini harus menjadi pembahasan penting mengingat tahun 2022 lalu, pemerintah provinsi telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai provinsi paling tinggi perekonomiannya di Indonesia,” katanya.
Untuk menjadi perhatian kata wagubm bahwa media menjadi corong pemerintah dalam menyampaikan progress kegiatan. Untuk itu dirinya mengharapkan agar jangan lagi jadikan media sebagai tempat berbalas pantun dan saling menyalahkan. “Mari kita hentikan berbalas pantun melalui media dengan menciptakan alur koordinasi yang harmonis dan terarah,” katanya. Seraya berharap. Forum rapat koordinasi ini, kita akan meminimalisir perbedaan antar sesama penyelenggara pemerintahan. (red)
